JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran pada Pilpres 2024.
Hal itu menurutnya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU MD3.
“Kalau kita baca Undang-Undang MD3 memang ada ketentuan seperti itu. Mengatakan bahwa dua pasangan calon itu dari partai, dari salah satu atau dari partai, gabungan partai yang mencalonkan presiden dan wakil presiden. Memang itu ada di dalam Undang-Undang MD3, bisa dibaca undang-undangnya, ya,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menjelaskan, ketentuan tersebut harus menjadi perhatian dalam proses pengusulan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan Presiden Prabowo kepada MPR.
“Jadi calon itu memang dari partai yang dulu berkoalisi mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu ada disebutkan dalam Undang-Undang MD3 dan saya kira Pak Presiden tentu paham hal ini, makanya tadi beliau menyinggung akan mengadakan pertemuan dengan partai-partai koalisi,” ujarnya.