JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menuturkan, pemerintah pusat terus berupaya merumuskan penyelesaian terbaik terkait empat pulau masuk ke Aceh atau Sumatera Utara (Sumut). Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum mengambil keputusan apapun mengenai status empat pulau tersebut.
Yusril menjelaskan, penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Mendagri (Permendagri). Sampai saat ini, Permendagri tersebut belum pernah ada.
"Karena itu, saya mengajak para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh-tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan ini dengan tenang dan penuh kesabaran agar permasalahannya dapat terselesaikan dengan baik," ujar Yusril melalui keterangan tertulisnya, Minggu (15/6/2025).
Yusril menambahkan, permasalahan batas wilayah darat, laut, dan status pulau-pulau relatif banyak terjadi di era Reformasi seiring dengan terjadinya pemekaran daerah.
Sebab, pada masa lalu undang-undang yang membentuk provinsi, kabupaten dan kota dirumuskan secara sederhana tanpa batas-batas yang jelas, apalagi menggunakan titik koordinat seperti yang digunakan sekarang.
Terkait ketidakjelasan itu, pemerintah pusat biasanya menyerahkan kepada daerah untuk bermusyawarah menentukan sendiri batas-batas itu. Tidak jarang juga pemerintah pusat memfasilitasi dan menjadi penengah dalam menyelesaikan masalah tapal batas daerah.