"Sekarang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan/intersepsi elektronik biasa, tapi mengarah kepada tindak pidana makar," ucapnya.
Menurut Yusril, penyadapan terhadap Presiden memiliki dimensi hukum berbeda dibandingkan penyadapan terhadap masyarakat biasa. Hal itu karena tindakan tersebut berkaitan dengan kedudukan, keselamatan, dan martabat kepala negara.
"Tapi yang disadap ini bukan orang biasa, yang disadap ini Presiden! Presiden itu primus inter pares, melekat jabatan dan martabatnya. Karena itu, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dianggap penyadapan biasa. Harus dicari kaitannya dengan pasal makar (Pasal 191-193 KUHP), yaitu melumpuhkan Presiden atau membuat Presiden tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya," ujarnya.
Lebih lanjut, Yusril memastikan Bareskrim masih terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami perkara tersebut.
Dia juga menegaskan pemerintah tidak akan membentuk tim penyidik baru karena penanganan kasus sudah berada di bawah kewenangan Bareskrim Polri.
"Saat ini pendalaman terus dilakukan Bareskrim, alat bukti terus dihimpun, saksi-saksi diperiksa. Kami percaya Bareskrim menjalankan tugas secara profesional. Tidak ada tim penyidik baru dari pemerintah," ujarnya.