“Di Jawa ini ada lebih dari 8.000 titik baru. Kita akan data dulu. Selama ini ada SPPG yang mencari pelajar sehingga terjadi benturan dan berebut sasaran. Karena itu kami bentuk tim bersama Kementerian Pendidikan dan kementerian terkait untuk mendata jumlah murid secara akurat,” ujarnya.
Pendataan tersebut juga dilakukan agar distribusi program lebih tepat sasaran. Sekolah yang dinilai tidak membutuhkan layanan MBG akan dievaluasi sehingga alokasi dapat dialihkan kepada sekolah lain yang lebih membutuhkan.
Zulhas menegaskan, pemerintah juga tidak ingin masyarakat yang telah berinvestasi dalam pembangunan fasilitas pendukung MBG mengalami kerugian akibat penyesuaian kebijakan.
“Saya tidak mau rakyat, masyarakat yang sudah ditunjuk dirugikan. Masyarakat yang sudah utang bank, yang sudah bekerja, yang sudah membangun, jangan sampai dirugikan. Formulasinya sedang kami siapkan,” katanya.