JAKARTA, iNews.id - Pemerintah telah mengintruksikan kementerian dan lembaga termasuk BUMN, menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan operasional (mobil dinas). Ini ditandai dengan telah diterbitkannya Inpres 7/2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Namun, mereka menyoroti tantangan yang dihadapi industri otomotif Indonesia ke depan, meningkatkan jenis dan jumlah kendaraan bermotor listrik diproduksi di Indonesia agar tetap berkontribusi sebagai pahlawan devisa negara.
“Tantangan yang dihadapi industri otomotif Indonesia ke depan adalah terus meningkatkan jenis dan jumlah kendaraan listrik hasil produksi nasional, dan terus mengembangkan industri otomotif Indonesia secara global,” ujar Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi dalam keterangan pers, JUmat (23/9/2022)..
Dia menuturkan instruksi Presiden Jokowi yang mengharuskan instansi pemerintah, kementerian dan lembaga termasuk BUMN menggunakan kendaraan listrik, merupakan kewenangan pemerintah.
Menurutnya, saat ini industri otomotif Indonesia telah menyediakan kendaraan bermotor listrik produksi dalam negeri dari anggota Gaikindo, baik jenis kendaraan penumpang maupun komersial ringan di kisaran harga Rp200-Rp300 juta, Rp400-Rp600 juta, dan di atas 600 juta. Ketersediaan merek dan varian kendaraan bermotor listrik tersebut akan terus dikembangkan dan disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah.