JAKARTA, iNews.id– Infrastruktur elektrifikasi saat ini dianggap masih kurang dengan populasi kendaraan listrik yang makin banyak. Penambahan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), jadi salah satu tantangan dalam percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
Seperti diketahui, saat ini hanya Pertamina dan PLN yang berusaha memperluas jaringan SPKLU dan SPBKLU. Oleh sebab itu, pemerintah dirasa perlu untuk menggandeng pihak swasta demi mengakselerasi pembangunan infrastruktur kendaraan listrik.
Anugraha ‘Nuki’ Dezmercoledi, direktur eksekutif Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik, mengatakan saat ini jumlah stasiun pengisian sangat minim. Oleh sebab itu, ia meminta agar pemerintah mempermudah regulasi bagi pihak swasta yang ingin bekerja sama membangun SPKLU.
“Tujuan utamanya adalah percepatan elektrifikasi, jangan sampai ada situasi ‘telur dulu atau ayam dulu’. Infrastruktur harus ditambah, supaya konsumen (kendaraan listrik) tidak kesulitan.” Kata Nuki di GIIAS 2023, Jumat (18/8/2023).
Menurut Nuki, pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan SPKLU akan menguntungkan banyak pihak. Ini juga akan mendorong industri pendukung lainnya, sehingga masyarakat tak akan ragu lagi dalam membeli mobil listrik.
“Secara regulasi, pengaturan tarif (pengisian daya kendaraan listrik) kan sudah disiapkan pemerintah. Jadi untuk ke depannya, seharusnya tidak akan ada monopoli dari pihak-pihak pengelola SPKLU,” ujar Nuki.