T&E memperkirakan satu keluarga bisa saja membayar sekitar 500 euro atau setara Rp9,6 jutaan per tahun. Angka ini lebih banyak dibandingkan bila mobilnya benar-benar mencapai angka yang diklaim produsen.
Bagi regulator, temuan ini menjadi alarm bahwa PHEV mungkin tidak seefektif yang diperkirakan dalam misi untuk menurunkan emisi karbon. Bahkan, sejumlah produsen mobil disebut-sebut telah menghindar dari denda miliaran euro dengan memanfaatkan aturan PHEV yang cukup longgar.
Ke depan, aturan penghitungan “utility factor”, yaitu proporsi waktu mobil dipakai dalam mode listrik akan semakin diperketat. Sebagai contoh, sebuah PHEV dengan jangkauan listrik 60 km diharapkan sekitar 80 persen berjalan dalam mode listrik.
Namun angka ini akan turun menjadi 54 persen pada 2025/26 dan 34 persen pada 2027/28. Meski demikian, T&E memprediksi masih akan ada celah sekitar 18 persen antara klaim pabrikan dan kenyataan.
Saat ini, Indonesia menjadi sasaran utama para produsen dalam memasarkan kendaraan hybrid, terutama yang menggunakan teknologi PHEV. Kondisi ini dikatakan ideal, tetapi masyarakat Indonesia masih enggan untuk mengisi ulang daya baterai.