Menurut MTI, kebijakan subsidi motor listrik tidak menjawab persoalan mendasar penurunan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, motor listrik dianggap sebagai produk konsumtif yang justru menambah beban liabilitas berupa cicilan dan biaya perawatan.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua MTI Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Wilayah Djoko Setijowarno. Dia menyebutkan program tersebut meleset jauh dari harapan masyarakat. Sebab itu, subsidi untuk angkutan umum dinilai lebih tepat dan menyasar ke berbagai kalangan masyarakat.
"Masyarakat menganggap stimulus sebagai cara memperluas lapangan kerja dan menaikkan pendapatan. Motor listrik tidak menjawab hal itu. Subsidi ini justru menggerus APBN yang seharusnya bisa dipakai untuk program pengentasan kemiskinan," katanya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat biaya transportasi telah menggerogoti 30-40 persen pendapatan warga miskin kota. Bagi MTI, fakta ini menunjukkan subsidi motor listrik tidak menyentuh akar persoalan. Sebaliknya, subsidi angkutan umum diyakini langsung meringankan beban harian masyarakat.
"Subsidi angkutan umum adalah cara paling efektif untuk pengentasan kemiskinan struktural. Biaya transportasi yang dihemat bisa dialihkan untuk makan, pendidikan anak, atau biaya kesehatan. Ini stimulus riil yang berdampak langsung di akar rumput," kata Tory.