Pemerintah juga tengah menyusun regulasi dan infrastruktur untuk mendukung perdagangan karbon internasional.
Sebab itu, Direktur Tata Kelola NEK KLH/BPLH, Wahyu Marjaka menekankan pentingnya akuntabilitas melalui sistem robust seperti SRN dan Skema SPEI. Dia menyoroti rencana menjalin kerja sama bilateral melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan organisasi internasional seperti Verra dan Gold Standard.
Sementara itu, Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MRV KLH/BPLH, Hari Wibowo, menjelaskan peran penting infrastruktur MRV dalam memastikan transparansi dan kualitas kredit karbon. "Dengan mekanisme yang transparan, kredit karbon dapat dikonversi menjadi unit perdagangan yang sesuai standar internasional," katanya.
BEI melalui platform IDXCarbon juga akan memfasilitasi perdagangan karbon secara terintegrasi. "Tujuan kami adalah memberikan transparansi harga dan daya saing di pasar karbon," ujar Ignatius Denny Witjaksono, kepala divisi pengembangan bisnis 2 BEI.
Upaya ini menjadi tonggak penting bagi Indonesia, salah satu penghasil unit karbon terbesar, dalam menyongsong perdagangan karbon internasional. Selain berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim global, perdagangan karbon diharapkan meningkatkan ekonomi nasional melalui ekosistem karbon yang berkelanjutan.