"Sekarang mau pilih apa. Mau pilih ikan atau timah? Kalau mau pilih timah, mau tidak PT Timah memberi makan para nelayan? Karena kalau timah diambil, laut tercemar," ucapnya.
Permasalahan penting yang dialami oleh Babel saat ini bukan hanya persoalan legal-ilegal telah menjadi rutin. Namun IUP (Izin Usaha Produksi) PT Timah lah yang menurutnya terlalu banyak dan luas.
Dia meyakini PT Timah tidak bisa efektif melakukan pengawasan terhadap wilayah IUP-nya.
"Kalau soal legal-ilegal, hal itu dipicu karena terlalu banyaknya dan luasnya wilayah IUP PT Timah. Akan sulit mengawasi, padahal PT Timah juga berkewajiban dan harus mengawasi IUP-nya," katanya.
Untuk itu Erzaldi meminta kepada BPK RI untuk menjadi penyambung lidah agar diturunkan sebuah regulasi yang dapat berpihak kepada Babel. Baik itu soal kewenangan, hingga royalti, yang seharusnya diterima lebih besar dari yang didapatkan saat ini, yang hanya pada kisaran 3 persen.
"Saya juga menyayangkan, saya rasa hanya di Bangka Belitung menjadi satu-satunya daerah yang tidak punya sahamnya di BUMN. Segera optimalisasi nilai tambang timah sekarang," katanya
"Jangan lagi sampai monazite dan segala macam kandungan lainnya itu terus diselundupkan orang, karena itulah harta terakhir Bangka Belitung," katanyal lagi.