PANGKALPINANG, iNews.id - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) serius dalam upaya penanganan pengentasan stunting di Negeri Serumpun Sebalai.
Hal ini sesuai dengan komitmen Pemprov Babel untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing. Sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs), di mana sektor kesehatan menjadi agenda ke-3 dari 7 agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia ke depan.
Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Kesehatan melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), menunjukkan angka yang serupa dengan rilis Dinas Kesehatan Bangka Belitung. Dari survei tersebut, angka prevalensi stunting di Bangka Belitung sejak 2017-2023 menunjukkan tren yang terus menurun dari tahun ke tahun, 2017 (27,3 persen), 2018 (23,28 persen), 2019 (19,93 persen), 2020 (Tidak dihitung karena pandemi Covid-19), 2021 (18,6 persen), dan 2022 (18,5 persen). Sementara, angka prevalensi per Februari 2023 tercatat 3,51 persen.
Walaupun angka tersebut sudah di bawah prevalensi nasional pada angka 21,6 (per 2022), Pemprov Babel tetap bekerja keras dengan menjadikan Bangka Belitung sebagai daerah bebas stunting melalui program #BabelBebasStunting.
Kepala Dinas Kesehatan Bangka Belitung Andri Nurtito menyebutkan, langkah awal yang dilakukan pihaknya dengan upaya pendataan hingga ke pelosok desa melalui tenaga kesehatan, hingga ke kader PKK di desa setempat.
“Pendataan juga didukung dengan aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang dapat memantau perkembangan gizi anak. Hal itu semakin memudahkan dinas kesehatan memiliki data yang akurat sampai tingkat desa/kelurahan. Ini penting, jadi kami bisa melakukan deteksi dini dan penanganan intervensi by name by address balita yang mempunyai masalah gizi termasuk stunting,” katanya.
Andri Nurtito meyakinkan, jika dengan pendataan, serta pengawasan secara langsung ke masyarakat, penanganan masalah stunting yang erat kaitannya dengan permasalahan gizi di Negeri Serumpun Sebalai, menjadi lebih efektif dengan adanya penanganan yang lebih intensif oleh tenaga kesehatan yang lebih berkompeten seperti dokter, dan ahli gizi.
"Nantinya, jika ditemukan anak bermasalah gizi di posyandu, selanjutnya akan dirujuk ke puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan, dan tata kelola lebih lanjut berupa intervensi gizi, dan terapi lebih lanjut oleh dokter dan ahli gizi. Jika diperlukan, puskemas akan merujuk anak tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut oleh dokter spesialis anak," tuturnya.
Angka stunting yang terus menurun dari tahun ke tahun di Kepulauan Bangka Belitung tak luput dari gencarnya pendampingan pemerintah kepada masyarakat tentang pola asuh yang baik.