Untuk itu, Pemprov Babel merubah strategi, salah satunya dengan langsung mengucurkan dana ke desa/kelurahan berupa pemberian makanan tambahan dan dana insentif untuk kader. Sehingga, bisa lebih tepat sasaran, dan intervensi langsung terhadap permasalahan stunting.
Dari segi pendataan, sejak diluncurkannya aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang dapat memantau perkembangan gizi anak, hal itu memudahkan Dinas Kesehatan memiliki data yang akurat sampai tingkat desa/kelurahan.
“Ini penting, jadi kami bisa melakukan deteksi dini dan penanganan intervensi by name by address balita yang mempunyai masalah gizi termasuk stunting,” tutur Andri.
Nantinya, jika ditemukan anak bermasalah gizi di Posyandu selanjutnya akan dirujuk ke puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan dan tata kelola lebih lanjut berupa intervensi gizi dan terapi lebih lanjut oleh dokter dan ahli gizi.
Jika diperlukan, puskemas akan merujuk anak tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut oleh dokter spesialis anak.