Dia menambahkan, Badung sebagai daerah pariwisata dan pusat ekonomi Bali, memerlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi dan lintas sektor. Dalam hal ini, komunikasi yang lancar dengan pemerintah pusat menjadi kunci mengatasi berbagai tantangan pasca-pandemi dan menyongsong pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam pidato penutupan menyampaikan pesan moral yang kuat kepada seluruh peserta retreat. Ia mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah, bukan keistimewaan.
“Semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawab moral. Jangan pernah mempersulit rakyat. Retreat ini adalah wadah sinergi: di mana kebijakan pusat bisa dikritisi, dievaluasi, dan diperkaya oleh masukan daerah. Inilah bentuk pemerintahan yang dialogis dan partisipatif,” katanya.
Retreat kepala daerah digelar dalam dua gelombang dan menjadi salah satu langkah strategis Kemendagri dalam memperkuat kualitas kepemimpinan kepala daerah. Melalui pendekatan partisipatif, retreat tidak hanya membentuk jejaring komunikasi antar kepala daerah, tetapi juga memperkuat pemahaman terhadap arah kebijakan nasional.
Diharapkan, dengan selesainya kegiatan ini, para kepala daerah termasuk Bupati dan Wakil Bupati Badung dapat membawa semangat transformasi ke dalam sistem pemerintahan lokal. Kolaborasi, sinergi, dan komitmen menjadi nilai utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kami pulang dengan semangat baru. Bukan hanya membawa pin, tetapi membawa tanggung jawab yang lebih besar untuk terus menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat Badung,” ucap Bupati Adi Arnawa.