Sejumlah program di badung dibiayai dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Karena tidak terduga, ya dananya harus tersedia. "Jika memang ada bencana kemudian Pemkab Badung melakukan tindakan pemulihan, tentu dananya harus tersedia. Tanpa ketersediaan dana, penanganan kebencanaan yang diambil dari BTT tidak akan bisa dilakukan," katanya.
Satu lagi, kata Ponda Wirawan, kas yang ada mengalami siklus keluar masuk. Walau ada dana yang keluar, selanjutnya kembali ada dana masuk sehingga kesannya dana tersebut diam.
"Ini juga mesti dipahami bahwa kas Pemkab Badung yang ada di bank tidak mengendap lama. Uang tersebut tetap berproses, dibayarkan untuk kegiatan dan kewajiban-kewajiban lain namun kemudian pendapatan daerah kembali masuk," ujarnya.
Gelar Rapat Kerja
Walau demikian, Made Ponda Wirawan menegaskan akan segera menggelar rapat kerja dengan semua OPD yang ada untuk membahas berapa alokasi dana yang diterima oleh setiap OPD. Selanjutnya, pihaknya akan mempertanyakan serapannya seperti apa.
"Jika memang serapannya rendah, tentu penyebabnya harus dicari," tuturnya.
Hasil ini, ungkapnya lagi, akan dijadikan pedoman untuk penetapan di APBD tahun berikutnya. Contohnya di PUPR yang mengelola kegiatan infrastruktur.
"Wajar kami Komisi III yang menangani anggaran, kami sudah berikan uang bisa nggak OPD membelanjakan, habis nggak. Kalau tidak, apa kendala yang dihadapi, seperti itu yang harus dilakukan untuk menetapkan APBD 2026," ujarnya.