DENPASAR, iNews.id - Polresta Denpasar, Bali akan memberikan sanksi tegas bagi pemudik. Selain karena larangan pemerintah, Bali juga masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Bisa saja dikenakan dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan dan Wabah Penyakit. Selain itu misalnya dilakukan selama PPKM itu juga ada saksinya. Nanti kita akan koordinasikan dengan pihak terkait (Untuk sanksinya)," kata Kapolresta Denpasar Kombes Jansen Avitus Panjaitan, Minggu (11/4/2021).
Jansen mengatakan sanksi tersebut tercantum dalam Pasal 56 dan 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan Pasal 14 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit.
Larangan mudik tahun ini menurutnya bukan hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) tapi juga seluruh masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19 dan mencegah klaster baru.
"Sekarang dengan dilakukan pelarangan mudik kita ambil positifnya, bukan berarti ada maksud lain, tapi supaya Covid-19 ini bisa mereda dan cepat kita atasi secara bersama-sama. Tentunya karena ada pelarangan kita akan melakukan langkah-langkah pencegahan," katanya.
Menurut Jansen, kepolisian telah mengerahkan Bhabinkamtibmas dalam melakukan sosialisasi pelarangan mudik, sebagai langkah dari pemerintah mempersempit ruang penyebaran Covid-19 itu.
"Kegiatan rutin terus kita lakukan berupa patroli maupun razia sesuai dengan lokasi yang sudah direncanakan. Kegiatan patroli juga melibatkan keamanan desa seperti pecalang," tuturnya.