Selain sektor kebudayaan, pembahasan juga menyoroti program sosial berskala besar dari Dinas Sosial Kabupaten Badung. Bantuan tunai untuk hari raya tetap menjadi prioritas, dengan alokasi mencapai Rp200 miliar untuk sekitar 105 ribu Kepala Keluarga (KK). Komisi IV menekankan agar tidak ada warga yang terlewat dalam pendataan.
“Kami minta Dinas Sosial turun langsung ke lapangan. Jangan sampai ada masyarakat yang tercecer dan tidak mendapatkan bantuan. Semua warga harus terlayani,” tuturnya.
Raker juga menyoroti program bantuan bagi lansia berusia di atas 75 tahun, yang mendapatkan dukungan tunai sebesar Rp2 juta per bulan. Dia mengingatkan agar pelaksanaan program ini dikoordinasikan dengan baik, menyusul perubahan kebijakan dari Kementerian Kesehatan yang melarang pemberian insentif melalui jalur kesehatan.
“Karena ada aturan baru, maka pelaksanaannya harus kembali ke Dinas Sosial. Ini perlu langkah cepat agar tidak menghambat program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Bupati I Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati I Ketut Suiasa, dan Sekda Adi Arnawa bersama timnya,” ucapnya.
Komisi IV memastikan seluruh program prioritas 2026 akan terus dikawal dengan ketat mulai dari sektor kebudayaan, sosial, hingga kesejahteraan masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan hingga ke lapisan bawah.
“Badung punya potensi besar, dan tanggung jawab kami memastikan potensi itu digunakan untuk membangun manusia Badung yang lebih sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan,” katanya.