Lanjutnya, pihaknya pastikan pelayanan publik di Badung ini benar-benar prima. Dengan kondisi Badung yang PAD-nya cukup besar, tidak menutup kemungkinan akan terdapat penambahan pelayanan publik.
"Lebih-lebih interaksi kita tidak hanya dengan masyarakat Badung, tapi masyarakat internasional yang merupakan bagian dari cara kita menarik investasi selain sebagai daerah tourism dan juga daerah untuk berinvestasi," tuturnya.
Turut hadir Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti, Asisten Administrasi Umum Cokorda Raka Darmawan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan IB Gede Arjana, para OPD Lingkup Pemkab Badung, para tenaga ahli dan narasumber Ombudsman Provinsi Bali, serta TIM monitoring Pelayanan Publik Kabupaten Badung.
Sementara, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti mengatakan, pelayanan publik merupakan sesuatu yang harus dipenuhi, ketika pelayanan publik itu bisa baik, maka negara betul-betul bisa hadir di tengah masyarakat. Di sinilah peran penting pemerintah melalui jajarannya untuk mewujudkannya.
"Pelayanan publik itu sangat dibutuhkan, dari kita dalam kandungan selalu berurusan dengan pelayanan publik dan ini juga merupakan salah satu HAM yang wajib dipenuhi negara. Maka, ketika berbicara yang namanya Aparatur Sipil Negara, kita harus merubah mindset bahwa kita adalah pelayan masyarakat bukan dilayani," katanya.