Selain itu, menyosialisasikan prokes secara masif dan mewajibkan sertifikat CHSE bagi destinasi wisata. Kemudian, memberlakukan uji coba mass tracing QR code di destinasi wisata untuk memudahkan pelacakan dan pengawasan kapasitas pengunjung destinasi wisata.
Dedi mengatakan, mobilitas masyarakat di musim libur Lebaran 2021 dibatasi berdasarkan aglomerasi wilayah, yakni mobilitas masyarakat hanya diizinkan di dalam wilayah tertentu. Untuk Jabar, wilayah aglomerasi hanya Jabodetabek dan Bandung Raya.
"Artinya, masyarakat boleh bergerak di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Namun, harus tetap menaati prokes ketat 3M atau menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan," katanya.
Dia berharap, seluruh kepala dinas pariwisata di 27 kabupaten/kota di Jabar berkomitmen untuk mengedepankan keselamatan masyarakat sesuai dengan adagium Salus Populi Suprema Lexesto atau keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.
"Kita harus mengedepankan keselamatan rakyat dan tidak ada klaster baru di libur panjang ini. Harus menjadi komitmen bersama, tidak hanya dari dinas kabupaten dan kota, tapi juga dengan para pelaku wisata," katanya.
Dedi menambahkan, khusus untuk pelaksanaan rapid tes antigen, hal itu akan dilakukan bersama dengan Divisi Pencegahan Satgas Penanganan Covid-19 Jabar. Kemudian, dibantu juga dengan sumber daya manusia (SDM) dari dinas kesehatan kabupaten/kota yang dikoordinasikan dinas pariwisata setempat.
"Kuncinya kapasitas harus terjaga. Kita semua sepakat kapasitas wisata hanya 50 persen. Kemudian, edukasi harus diketatkan dan diinformasikan. Kita juga lakukan sosialisasi ke tempat wisata untuk prokes, gugus tugas, dan kapasitas pengunjung," kata Dedi.