"Semakin menambah panjang daftar persoalan yang akan menjadi ancaman dan dapat mengganggu pelaksanaan pemilu yang tidak mustahil akan bermuara pada proses hukum," ujar Ade Sutiawarman.
Kejaksaan, tutur Kajati jabar, sebagai institusi penegak hukum, harus mampu menjadi penopang dan penyangga utama, dalam posisi sentral selaku pemegang asas dominus litis yang turut bertanggung jawab dan menentukan, ketika perlu dilakukan penegakan hukum dalam proses penyelenggaraan pemilu.
"Untuk itu netralitas dan independensi jajaran kejaksaan dalam upaya penegakan hukum imparsial, tidak diskriminatif, bebas dari kepentingan kelompok maupun golongan agar keseluruhan proses pemilu dapat berjalan secara damai, bersih, tanpa hoaks, politisasi SARA, manipulasi, dan politik uang," tutur Kajati Jabar.