Diakuinya, saat ini memang ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kelebihan TKK. Misalnya dalam satu dinas ada dua atau tiga orang dengan SDM yang sama, padahal yang dibutuhkan hanya satu.
"Saya yakin pemerintah pusat pun memiliki solusi untuk TKK, apakah itu nanti menjadi PPPK atau kemudian solusi yang lain dari pemerintah. Bisa outsourching dan lainnya, tentu kita bersama-sama mencari solusi," katanya.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), KBB, tahun lalu KBB mendapatkan kuota PPPK untuk guru sebanyak 4.560 dengan pengadaan seleksi tiga tahap. PPPK yang lulus tahap satu ada 1.314, tahap dua 743, sementara formasi untuk tahap tiga berjumlah 1.167.