"Ya, kita buat kesepakatan, ketika minimal ada 10 desa yang beres bisa langsung mengajukan pencarian. Sebab kalau nunggu langsung 165 desa, khawatirnya lama dan saling tunggu," ujarnya.
Wakil Ketua Apdesi KBB Asep Yussuf Bakthi membenarkan masih ada beberapa desa yang belum melengkapi SPJ sebagai salah satu syarat untuk pencairan bantuan keuangan dari Pemprov Jabar.
Disinggung soal besaran bantuan, dia menyebutkan untuk tahun ini ada peningkatan dibandingkan 2020. Sekarang nilainya Rp130 juta/desa, dari asalnya hanya Rp115 juta/desa. Sebelum pandemi COVID-19, komposisi bantuan gubernur tahun 2020 yakni Rp15 juta untuk kinerja aparat desa dan Rp100 juta untuk infrastruktur.
Namun untuk tahun ini dari total Rp130 juta, harus ada dialokasikan di dalamnya untuk penanganan COVID-19. Itu menjadi prioritas walaupun besarannya tidak disebutkan berapa-berapanya.
"Tahun ini kita kan menghadapi penanganan COVID-19 jadi harus ada tetalokasikan dari dana tersebut. Semoga saja kelengkapan administrasi bisa selesai, sehingga pencairan bisa dilakukan," kata Kepala Desa Campakamekar, Padalarang ini.