Jika tidak sekarang ditentukan maka bisa terjadi ketika dirinya berhenti jadi bupati, Sekda KBB dan bupatinya dijabat oleh seorang penjabat (pj).
"Gak ada alasan menunda-nunda untuk mengisi jabatan sekda. Masa nanti bupatinya pj, sekdanya juga Pj, itu bisa mengganggu pelayanan," kata Hengki.
Karena itu, Hengki menolak tegas permintaan DPRD agar open bidding Sekda KBB dihentikan. "Terkait apa yang berkembang di luar itu dinamika dan saya monitor. Ada kegaduhan wajar, asalkan demi kebaikan KBB. Terus, boleh-boleh saja pejabat dari luar KBB ikut daftar Sekda KBB asalkan syarat administrasi terpenuhi," ujar dia.