Dia menuturkan, seharusnya pemerintah sudah memperhitungkan dan mempertimbangkan bahwasanya hasil dari keputusan politik tersebut tidak merugikan pihak manapun atau bahkan meminimalisasi kemungkinan yang mengorbankan kepentingan khalayak umum.
“Lagi dan lagi masyarakat dijadikan korban keputusan politik demi kepentingan golongan tertentu tanpa mempertimbangkan kebutuhan, keperluan dan kepentingan rakyat. Hal seperti ini seharusnya sudah menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan maupun kebijakan politik,” tuturnya.
Langkah ke depan, pihaknya akan mengajak masyarakat untuk menyuarakan keputusan pemerintah yang jelas tidak berpihak dan merugikan kepada rakyat.
“Kita akan langsung terjun ke masyarakat, bahwa hal-hal ini perlu dilakukan bersama, kita harus bersatu, datang kepada pihak terkait terntunya pihak pemerintahan baik eksekutif dan legislatif untuk melihat secara langsung keadaan negara kita saat ini yang carut marut,” katanya.
Dia mengungkapkan, gerakan ini merupakan peringatan awal untuk pemerintah. Kedepan, beberapa kampus di Jabar akan ikut turut dalam gerakan ini.
“Dari seluruh Jawa Barat kita sudah berkonsolidasi, ini sebagai peringatan awal dari beberapa daerah, Priangan Timur dan daerah lainnya. Tentu langkah awal ini akan menjadi sebuah eskalasi besar yang akan memantik kampus-kampus lain untuk bergabung dengan cepat,” ucapnya.