Namun hal tersebut mendapatkan 'perlawanan' dari Fraksi PDIP yang notabenenya partai tempat bernaung Plt Bupati Hengki Kurniawan, yang mendorong pembahasan RPJMD diteruskan.
Melihat kekisruhan dan tidak satu katanya DPRD KBB dalam menyikapi pembahasan RPJMD, memicu reaksi dari berbagai kalangan KBB. Hal itu dikarenakan RPJMD sangat urgen, karena menjadi acuan atau rambu-rambu dalam program pembangunan daerah. Meski, kondisi ini bisa dihapahami sebagai 'balas dendam' legislatif kepada eksekutif usai rotasi dan mutasi 160 pejabat.
"Langkah 'balas dendam' yang dilakukan DPRD terhadap Plt Bupati Hengki Kurniawan, cukup beralasan. Namun jangan sampai itu hanya sebagai gertak sambal dan ajang bargaining (tawar menawar) legislatif kepada eksekutif," kata tokoh masyarakat sekaligus pendiri KBB Asep Ado, Senin (19/7/2021).
Menurut Asep, perbedaan pandangan antarfraksi di DPRD menjadi tontonan yang sangat naif, jika ujungnya bukan keputusan yang memberikan arah pembangunan bagi kemaslahatan masyarakat KBB. Terlebih seringkali kritik keras dari legislatif ujungnya tidak jelas atau hanya ingin kepentingan mereka diakomodir oleh pemangku kebijakan.
Dirinya justru mempertanyakan kenapa perbedaan pandangan soal pembahasan RPJMD tersebut dibawa ke ruang publik. Kalau memang musyawarah sudah tidak ketemu mufakat, bisa dilakukan dengan cara vooting. Sehingga menjadi menarik jika suasana adu gagasan dan argumentasi itu sesuai fakta di lapangan.
"Jangan selalu mempertontonkan adegan bersitegang antara eksekutif dan legislatif, tapi ujung- ujungnya saling mengakomodir kepentingan. Rakyat bukan seperti penonton wayang golek, ketika dalang menutup cerita penonton bubar. Pengawasan legislatif ke eksekutif harus lurus, jauh dari kepentingan apapun," ujar Asep.