Termasuk meminta kepada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Bidang Organisasi untuk segera melakukan pendataan jumlah TKK serta keberadaannya di seluruh OPD.
"Ini harus didata sungguh-sungguh, terlebih pemda juga sedang disibukkan dengan adanya wacana penghapusan pegawai honorer sesuai PP No 49 tahun 2018 yang mengharuskan tidak akan ada lagi TKK di tahun 2023," ujarnya.
Seperti diketahui, Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), Yakub Anwar Lewi mengkritisi anggaran gaji bagi TKK di Pemda KBB yang sangat fantastis karena mencapai Rp144-145 miliar per tahun.
"TKK di KBB terlalu gemuk, pemborosan, karena membebani APBD. Padahal masih banyak sektor lain termasuk infrastruktur yang harus diperhatikan," kata salah seorang tokoh pemekaran KBB ini.