BANDUNG BARAT, iNews.id - Pemerintah daerah dibuat kesulitan dengan beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diserahkan daerah. Pasalnya, anggaran yang harus disiapkan dari APBD kabupaten/kota sangatlah besar.
“Honor PPPK jadi masalah setelah dibebankan ke daerah. Tidak semua daerah memiliki uang untuk membayar honornya, sehingga banyak yang menolak,” kata anggota DPR Komisi X, Sodiq Mujahid di Kabupaten Bandung Barat, Selasa (9/8/2022).
Sodiq mengakui banyak daerah yang sempat menolak kehadiran PPPK ketika mengetahui gaji mereka dibebankan ke daerah. Sementara untuk kebutuhan personel mereka perlu untuk menutup posisi pekerjaan yang kosong.
Namun faktanya tidak semua daerah memiliki uang untuk membayar honornya. Oleh karena itu saat ini sedang diselesaikan regulasi tentang keseimbangan pusat dan daerah untuk memperbesar keuangan dari pemerintah pusat.