KARAWANG, iNews.id - Calon presiden nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo menegaskan, jika dirinya terpilih menjadi presiden akan memperbaiki pendataan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos). Selain itu, Ganjar juga menilai bansos jangan diakui punya presiden.
“Ya, bansos itu kan untuk rakyat. Sudah dianggarkan, jadi bukan punya presiden,” kata Ganjar, kepada wartawan saat mengunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Rengasdengklok, Jalan Perintis Kemerdekaan 33, Rengasdengklok Utara, Karawang, Jumat (15/12/2023).
Bansos tersebut, lanjut Ganjar, adalah pemerintah yang memberikan kepada rakyat. Dari pemerintah, jadi sekali lagi jangan diakui milik presiden. Oleh karena itu, lanjut Ganjar, dirinya bersama Mahfud MD punya program 'Satu Data Indonesia' yang nanti warga memiliki KTP Sakti (Satu Kartu Terpadu Indonesia). KTP Sakti inilah akan digunakan sebagai pendataan penerimaan bantuan dari pemerintah. Data-data warga yang berhak menerima bantuan akan dimasukkan ke dalam chip KTP.
Selain berfungsi sebagai database, KTP Sakti akan digunakan untuk urusan pelayanan publik, mulai dari pusat sampai ke daerah.
Sebelumnya, politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka meminta kepada Ganjar, agar ke depan penyaluran bansos harus tepat sasaran. Anggota DPR RI tersebut berharap Ganjar jika terpilih, tidak mengakui bansos sebagai milik presiden.
“Janji ya kalau jadi presiden jangan diakui punya presiden loh mas bansos-nya. Bansos bukan punya presiden, janji loh mas,” kata Rieke saat pertemuan dengan buruh tani dan nelayan di Bekasi, Kamis (14/12/2023).