Hendra mengatakan keputusan penghentian layanan secara tatap muka itu diterapkan juga bagi pelayanan administarsi kependudukan yang dilaksanakan di setiap kecamatan yang ada di KBB.
Tapi masyarakat masih bisa mendapatkan pelayanan secara online. Sehingga pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan tidak berhenti secara total.
Terkait pelayanan online, masyarakat bisa mengakses situs resmi disdukcapil.bandungbaratkab.go.id. Layanan online itu akan diterapkan dalam jangka waktu panjang. Hal itu sebagai antisipasi, mengingat pemerintah juga sudah menetapkan masa darurat Virus korona hingga 29 Mei 2020.
"Ya jaga-jaga dan agar layanan tidak total berhenti. Kalau untuk program Sistem Layanan Antar Langsung (Silayung), masih terus berjalan karena petugas datang ke rumah pemohon," ucapnya.
Sementara itu, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mengatakan, sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus korona yang sudah masuk ke Jawa Barat, pihaknya menginginkan tidak ada kegiatan yang sifatnya menghadirkan berkumpulnya orang banyak.
Adanya larangan mengadakan aktivitas yang mengundang berkumpulnya orang banyak ini sudah dirancang sejak awal virus korona masuk ke Jawa Barat.
"Kegiatan saya juga yang mengundang orang banyak seperti buka puasa bersama Senin dan Kamis, hingga kegiatan Ngariksa Lembur dihentikan selama dua minggu. Semoga dengan adanya larang itu, penyebaran Virus Korona, khususnya di KBB jadi tidak ada," kata Umbara.