Dia menilai, belum ada informasi yang utuh terkait dengan mekanisme penyaluran, kriteria UMKM penerima bantuan, jumlah nominal yang diterima, jumlah quota UMKM penerima bantuan, dll. Dinas Koperasi dan UKM KBB juga mesti melibatkan komunitas-komunitas pelaku usaha yang ada di KBB untuk menyampaikan informasi terkait bantuan ini.
"Jangan hanya satu atau dua komunitas yang diinformasikan dan dilibatkan dalam penyaluran bantuan tersebut. Nantinya bisa memicu kecemburuan," ujar Syaiful.
Jika tidak ada pemerataan informasi dan pelibatan ke komunitas-komunitas pelaku usaha UMKM yang ada di KBB, maka itu tidak fair dan tidak sehat. Sebab seharusnya pemerintah daerah memfasilitasi, mengayomi dan menjalin kemitraan dengan seluruh komunitas pelaku usaha UMKM yang ada di KBB.
"Pastinya kami juga selaku bagian dari pelaku usaha UMKM di KBB akan ikut memantau pelaksanaan penyaluran bantuan anggaran Rp2,4 miliar ini agar tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan," tuturnya.