BANDUNG, iNews.id - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jabar buka suara terkait aksi perundungancalon dokter spesialis Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.
IDI Jabar mengecam keras aksi perundungan peserta PPDS Unpad tersebut karena bertentangan dengan sumpah dokter dan kode etik kedokteran. Kasus itu disinyalir telah berlangsung lama.
"Apa pun bentuk perundungan, termasuk di dokter, kami menentang. Jika terbukti perundungan itu bertentangan dengan sumpah dokter dan kode etik kedokteran," kata Ketua Dewan Pertimbangan IDI Jabar, dr Eka Mulyana, Senin (19/8/2024).
Eka Mulyana menyatakan, kasus perundungan calon dokter spesialis PPDS FK Unpad di RSHS telah diputuskan oleh Dekan FK Unpad dengan memberikan sanksi tegas.
Dia berharap, ke depan, tidak terjadi lagi aksi perundungan di PPDS FK Unpad.
"Ya biar tidak terjadi tentu saja banyak hal harus diperhatikan, khususnya di institusi pendidikan dokter minimal ada 2-3 aspek," ujar Eka Mulyana.
Pendidikan kedokteran dengan pelayanan kesehatan, tutur Eka, tidak dapat dipisahkan. Karena itu, di lapangan diperlukan praktik di rumah sakit pendidikan seperti RSHS Bandung.
"Pendidikan dokter tidak hanya mendengarkan, menulis, tapi melayani pasien. Nah ini tentu perlu praktik di mana rumah sakit pendidikan misal di RSHS," tutur dia.
Eka mengatakan, selain terikat oleh sumpah dokter dan kode etik, selama dokter menjalani program pendidikan dokter spesialis harus memiliki kontrak kerja antara institusi pendidikan dan peserta didik.
Kontrak kerja, kata Eka, dapat mencegah perundungan dan mengikat antara pendidikan dan pelayanan. "Kami ada sumpah dokter dan kode etik. Siapa pun dalam unsur kedokteran menyalahi ini, sanksinya dikeluarkan," ungkap dia.
Diketahui, FK Unpad menjatuhkan sanksi berat kepada dua dosen pengajar yang melakukan perundungan kepada residen atau calon dokter spesialis yang tengah mengikuti PPDS bedah syaraf di RSHS Bandung.
Unpad melakukan pemutusan studi kepada dua pelaku bullying tersebut karena telah melakukan pelanggaran berat.
Kemudian, saksi perpanjangan studi terhadap tujuh pelaku bullying dengan katagori ringan-sedang.