Selain mengadu ke Ombudsman, ujar Illa, orang tua murid dan FMPP juga meminta dinas pendidikan setempat menindak tegas kepala sekolah yang terbukti melakukan penahanan ijazah.
"Jadi langsung saja eksekusi ke sekolah kalau memang dinas pendidikan itu bertindak tegas. Kalau ada temuan penahanan ijazah di sekolah, apalagi negeri, kenapa tidak ditindak tegas. Kalau perlu pecat biar ada efek jera untuk kepala sekolah lainnya," ujar Illa.
Anna Sri Kartika, orang tua murid, mengatakan, anaknya menimba ilmu di salah satu sekolah swasta di Kota Bandung. Sampai sekarang belum menerima ijazah tercatat sejak 2018.
"Tak hanya ijazah, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan buku tabungan rekening KIP pun ditahan pihak sekolah tanpa alasan jelas. Harusnya kan gak boleh," ujar Anna.
Sementara itu, Asisten Pertama Ombudsman Jabar Sartika Dewi mengatakan, Ombudsman Jabar bakal menindaklanjuti aduan itu sesuai mekanisme. Ombudsman meminta orang tua murid melengkapi dokumen laporan.
"Masalah ini (penahanan ijazah murid) akan menjadi salah satu informasi dan isu prioritas bagi kami untuk dilakukan kajian lebih mendalam," tutur Sartika.