MAJALENGKA, iNews.id - Permasalahan sengketa di lahan Hak Guna Usaha (HGU) Pabrik Gula (PG) Jatitujuh, Majalengka, Jawa Barat dinilai bisa dihentikan, jika ada keterlibatan semua pihak. Hal itu disampaikan ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat melakukan kunjungan kerja ke PG Jatitujuh, Selasa (30/11/2021).
Dedi mengatakan, merujuk kepada putusan Mahkamah Agung (MA), PT Rajawali Nusatara Indonesia (RNI) merupakan perusahaan induk dari PG Jatitujuh yang memiliki hak pengelolaan atas tanah.
Karena itu, PG Jatitujuh memiliki kewenangan untuk mengolah lahan secara terbuka. "Ruang untuk melakukan pengelolaan itu harus didorong secara terbuka. Saya meminta negara memiliki peran," kata Dedi.
Peran negara tersebut, ujar mantan Bupati Purwakarta dua periode ini, bisa diartikan kepala daerah yang memiliki andil dalam hal kesejahteraan masyarakat sebagai imbas dari pengolahan tanah itu.
"Negara memiliki peran itu adalah bupati, para camat, dan para kepala desa. Mereka memiliki peran untuk mendorong masyarakatnya berpartisipasi menjadikan areal ini sebagai areal untuk membangun kesejahteraan dengan pola kemitraan," ujarnya.