Uu menyatakan, pemberlakuan sanksi terhadap masyarakat dan pelaku ekonomi yang tak mematuhi prokes, tetap ditegakkan. Saksi terhadap pelanggar prokes masih berlaku.
"Artinya, prokes ini mutlak. Namun tidak menimbulkan kekauan dalam berkegiatan ekonomi. Ada batasan-batasan tertentu yang disepakati bersama, sesuai arahan pemerintah pusat. Ada yang 25 persen, 50 persen," ujar Uu Ruzhanul Ulum.
Diketahui, WHO menyoroti tingginya mobilitas dan aktivitas masyarakat di beberapa provinsi di Indonesia, seperti sebelum pandemi. Selain Jawa Barat, WHO juga menyoroti Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. WHO khawatir, peningkatan mobilitas dan aktivitas tersebut kembali memicu lonjakan kasus Covid-19.