BANDUNG BARAT, iNews.id - Berbagai persoalan beberapa waktu terakhir di Kabupaten Bandung Barat (KBB) memunculkan isu disharmonisasi di antara pemangku kebijakan di internal dan eksternal Pemda KBB. P4KBB menyebut isu itu muncul sebagai imbas persaingan politik.
Diketahui, belakangan ini beberapa persoalan muncul di lingkungan Pemda KBB. Sebut saja rumor keretakan hubungan antara pelaksana tugas (plt) Bupati Bandung BaratHengki Kurniawan dengan Sekda KBB Asep Sodikin.
Kemudian, persoalan gaji tenaga kerja kontrak (TKK) atau honorer. Masalah defisit anggaran, hubungan plt bupati dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) KBB, dan gonjang ganjing kesanggupan KBB sebagai tuan rumah 16 cabang olahraga (cabor) Porprov XXIV 2022.
"Munculnya isu disharmonisasi ini bisa jadi karena ada kepentingan dan persaingan politik. Makanya masyarakat harus bisa mengetahui dan memahami tentang politik supaya tidak ikut terjebak," kata Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) Jacob Anwar Lewi, Jumat (5/8/2022).
Jacob Anwar Lewi menilai, bagaimana pun, kehidupan ini dipenuhi dengan berbagai kebijakan politik. Karena itu, pencerahan politik harus dilakukan agar masyarakat bisa cerdas memahami kondisi politik di KBB saat ini yang mulai memanas.