“Warga harus mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian, bagaimana kehidupan mereka setelah dibongkar. Apakah warga mendapatkan rusunawa, kontrakan, atau rumah tinggal. Jika tidak, dikhawatirkan mereka tinggal di kolong jembatan yang akhirnya menambah jumlah kemiskinan baru,” ujar Amet.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Junico BP Siahaan mengatakan, DPD PDIP Jabar bakal berkomunikasi dengan Satgas Citarum Harum dalam hal ini Pangdam III/Siliwangi sebagai pimpinan.
“Nanti saya akan coba komunikasikan mengenai bagaimana planning (perencanaan)-nya, bagaimana komunikasi dan sosialisasinya. Kalau untuk yang sudah digusur tadi, saya coba koordinasikan dengan BBWS, termasuk mengenai ganti rugi untuk warga,” kata Nico Siahaan.
Nico meminta pemerintah tetap menghargai masyarakat yang berada di wilayah tersebut mengingat mereka telah tinggal lama. Terlebih, bila mereka melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan membayar pajak.
"Kalau mereka membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), kita harus menghargai mereka. Pemerintah harus menghormati mereka sebagai pembayar pajak. Nggak bisa pajaknya diterima, tapi begitu ada kasus dibiarkan begitu saja,” ujar Nico.