"Sepertinya pemprov belum melakukan hal tersebut. Namun ini harus dilakukan kepada penerima hibah oleh Pemprov Jabar agar dana yang diberikan dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan," ujar Ketua DPW PKS Jabar ini.
Catatan BPK, tutur Hru, akan dievaluasi oleh DPRD Jabar di komisi dan badan anggaran (banggar) dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana APBD Pemprov Jabar.
"Nanti akan ada pembahasan di komisi dan banggar. Kemudian dilaporkan di sidang paripurna terkait rencana tindak lanjut catatan BPK tersebut selama 60 hari, apakah sudah ditindaklanjuti Pemprov Jabar atau belum. DPRD Jabar akan menyatakan pendapatnya menerima atau tidak laporan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tersebut berdasarkan LHP BPK nanti akan dibahas setelah ini oleh teman teman di DPRD selama 30 hari ke depan," tutur Haru.