Disinggung tentang fatwa terkait Ponpes Al Zaytun, Sekretaris MUI Jabar menuturkan, fatwa MUI harus melalui berbagai tahapan pengkajian. Apalagi berhubungan dengan fiqih.
"Fatwa ini tidak sembarangan. Ada protap (prosedur tetap)-nya. Harus bertemu dengan yang bersangkutan, dilakukan pengkajian," tutur Sekretaris MUI Jabar.
Sementara, Ketua MUI Indramayu KH M Syatori memastikan ajaran di Ponpes Al Zaytun melenceng jauh dari ajaran Islam umumnya. Ketidaksamaan tersebut terjadi dalam tata cara salat, puasa, dan haji. "Karena itu, MUI Indramayu mendesak pemerintah segera hadir dan menyelesaikan kemelut di Al Zaytun," kata KH M Syatori.
Diketahui, Ponpes Al Zaytun terus menuai kontroversi dan polemik di masyarakat. Selain karena praktik keagamaan yang dinilai tidak lazim, beberapa pernyataan pimpinan Al Zaytun, Panji Gumilang alias Abu Toto, juga membuat geram masyarakat.
Unjuk rasa digelar massa Forum Indramayu Menggugat (FIM) itu karena pemerintah tidak kunjung melakukan tindakan tegas terhadap Ponpes Al Zaytun. Padahal, praktik keagamaan dan pernyataan-pernyataan kontroversial Panji Gumilang telah membuat masyarakat resah.
Salah satu potongan video yang tengah menjadi sorotan publik beberapa waktu lalu adalah pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang mengaku sebagai komunis di hadapan para santri. Video tersebut menyebar hingga viral di berbagai media sosial (medsos) dan menuai kontroversi.