"Pemerintah pusat dan daerah tidak bisa begitu saja menyerahkan kebijakan penanggulangan covid-19 ini kepada lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan atau desa," ujar Kang Haru.
Saat ini, tutur Ketua DPW PKS Jabar, daerah sedang kesulitan menyediakan tempat tidur bagi pasien Covid-19 yang harus dirawa di rumah sakit (RS), kekurangan tenaga kesehatan, dan oksigen.
"Itu (pemasalahan) jelas di luar kemampuan RT dan RW. Bahkan di luar kewenangan dan kemampuan pemerintahan daerah,” tutur Ketua DPW PKS Jabar.
Kang Haru memberi saran, kebijakan penanggulangan Covid-19 seharusnya bersifat top down atau dari pusat ke daerah, tidak bisa bottom up atau dari daerah ke pusat.
Daerah kesulitan jika harus mengajukan permohonan ini itu kepada fasilitas pemerintah pusat untuk dijadikan tempat isolasi, justru seharusnya menjadi inisiatif pemerintah pusat dalam memberikan fasilitas isolasi mandiri dan vaksinasi kepada daerah.