"BPNT ini bukan program Pemda KBB tapi program Kemensos. Jadi kami akan mengadukannya langsung ke Ibu Menteri," kata dia.
Ketua Karang Taruna Desa Tagogapu, Padalarang, Willy Hardiansah mengakui jika ada laporan dari warga bahwa sejumlah komoditas BPNT yang tidak sesuai atau jumlahnya berkurang. Belum lagi adanya monopoli suplayer sehingga tidak ada pembanding, yang akhirnya mereka mencoba meraih keuntungan yang besar. Padahal sesuai aturan keuntungan dari agen dan suplier maksimal 15 persen tidak boleh lebih.
"Di Desa Tagogapu ada sebanyak 500 KPM memang ada keluhan seperti kuantitasnya yang berkurang. Tapi kadang masyarakat ada yang mengambil di sore hari sehingga kadang ayamnya kondisinya sudah tidak segar," kata dia.