Kemudian dari dana realokasi 8 persen, ujar Tito, dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) yang ditransfer pemerintah pusat, masih ada space cukup signifikan untuk dipakai dalam penanganan pandemi. Termasuk dukungan vaksinasi, dukungan kelurahan, dan intensif tenaga kesehatan.
Tito menyatakan, Kemendagri menemukan beberapa kendala yang dihadapi kepala daerah, untuk meningkatkan realisasi belanja secara umum, maupun realisasi belanja spesifik seperti penanganan pandemi Covid-19 dan bantuan sosial (bansos).
Dari beberapa kendala itu, ujar Tito, salah satunya yakni, terdapat sisa anggaran 2020 yang harus diverifikasi dan diaudit terlebih dulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum digunakan. Kemudian, DBH dari provinsi yang dibagikan ke kota dan kabupaten juga mengalami keterlambatan karena belum diaudit.
"Ada juga yang menyimpan (dana) di bank. Mengharapkan nanti ada bunganya. Sehingga uangnya tidak bergerak. Bunganya itu yang dipakai. Kami tegur yang begini. Ada juga yang proses lelangnya terlambat, karena harus didampingi LKPP. Kemudian harus mengikuti proses lelang, dan eksekusinya terlambat," ujar Tito.
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, tutur Mendagri, pemerintah terus melakukan komunikasi dengan BPK agar dana-dana itu segera diaudit, sehingga bisa segera dicairkan.