"Inilah yang kami perjuangkan, BPMU (bantuan pendidikan menengah universal) naik. Namun, karena pandemi, Jabar kehilangan PAD (pendapatan asli daerah) hingga Rp6 triliun. Kalau dilihat dari kesesuaian memang masih dirasa kurang tapi kalau dibanding provinsi lain kita (Jabar) unggul," tutur Kadisdik.
Secara teknis, kata Dedi, dana bantuan akan dikelola oleh tiap cabang dinas pendidikan. Hal sama juga berlaku untuk sekolah swasta. "Pengelolaan didesentralisasikan di cabang dinas dan transfer dana langsung ke sekolah. Jadi, cabang dinas bisa mengelola anggaran ratusan miliar," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh mengatakan, perbedaan nilai bantuan dilatarbelakangi kondisi asumsi APBD Jabar yang masih belum solid akibat pandemi Covid-19. Namun, jika ekonomi membaik, tidak menutup kemungkinan nilai bantuan akan sama, bahkan naik.
"Karena asumsi APBD kita masih belum pas akibat pandemi. Mudah-mudahan ke depan ekonomi membaik, mungkin di tahun 2022 tak ada lagi perbedaan," kata Oleh.
Oleh memastikan, pihaknya akan mengawal program yang telah disahkan pada Senin (23/11/2020) lalu itu, agar bantuan bisa dirasakan langsung oleh para orang tua siswa SMA/SMK/SLB sederajat di Jabar.
"Kami berharap, dengan adanya program ini, tingkat pendidikan di Jabar semakin meningkat sekaligus memberi semangat kepada para orang tua dan siswa setelah lama tak belajar tatap muka sekaligus mengingatkan orang tua bahwa tidak ada alasan untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat SMA," ujarnya.