"Permasalahan biaya angkut sampah ke TPSA Legok Nangka yang memberatkan, jangan dijadikan alasan. Itu adalah kewajiban dan risiko Pemda untuk menyubsidinya. Sebab poinnya adalah bagaimana hutan bisa terselamatkan," kata anggota DPR RI Fraksi PDIP dapil Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) ini.
Sementara itu Ketua Forum Penyelamat Lingkungan Hidup Jawa Barat Thio Setiowekti mengaku tidak habis pikir dengan keluarnya SK 426/Menlhk tersebut. Dirinya mendukung agar DPR RI meminta Menteri LHK untuk meninjau ulang SK tersebut sebelum terjadi kerusakan lingkungan dan mengakibatkan bencana di kawasan hutan Sarimukti.
"Bagaimana bisa Kemen LHK yang berisi para pakar kehutanan membuat keputusan memperluas TPAS Sarimukti menjadi 40 ha di Hutan Produksi yang merupakan hutan jati yang sudah berumur belasan tahun. Ingat, jangan sampai tragedi TPA Leuwigajah pada 21 Februari 2005 yang menelan korban ratusan jiwa terulang kembali di Sarimukti," ujarnya.