"Pertama ya, yang tambang Bogor itu bicara kompensasi. Dalam hitungan kita, pegawai tambang dan orang yang bekerja di sektor informal tambang itu hanya 3.000, tetapi kepala desanya mengajukan 18.000. Kalau 18.000 tidak diberi maka akan begini ini, begini," ujarnya, Kamis (7/5/2026).
Akibat membengkaknya jumlah penerima kompensasi tersebut, bantuan yang semula direncanakan untuk tiga bulan akhirnya hanya bisa diberikan satu kali.
"Kalau 3.000 dikasih sisanya itu cukup. Tapi ini 18.000 sehingga hanya sekali," katanya.
Selain itu, Dedi menegaskan persoalan tambang bukan sekadar soal pekerjaan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kualitas hidup masyarakat.
Meski mendapat tekanan dari berbagai pihak, Dedi mengaku belum ingin bertemu dengan pengusaha tambang demi menjaga integritas dan memastikan seluruh keputusan dilakukan berdasarkan sistem yang sedang disusun pemerintah.