BANDUNG, iNews.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Jawa Barat membentuk tim investigasi bantuan sosial (bansos) Covid 19 Pemprov Jawa Barat. Langkah ini ditempuh sebagai bentuk pengawalan kritis atas kebijakan Gubernur Jawa Barat.
Komandan Satuan Koordinasi Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Barat, Yudi Nurcahyadi, menilai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terkesan tidak serius membuat skema perlindungan, pelayanan dan bantuan kepada masyarakat khususnya dalam hal penanganan Covid-19 di Jawa Barat.
“Alin-alih melakukan perlindungan, yang terjadi justru banyak permasalahan yang menimbulkan kerugian dan konflik di masyarakat. Penyebabnya adalah soal validitas data yang karut marut,” kata Yadi, Jumat (25/12/2020).
Menurutnya, skema bantuan yang dijalankan Pemprov Jabar terbukti melemahkan roda perekonomian masyarakat, karena berbentuk barang. Padahal yang perlu itu bantuan tunai, supaya uang bergulir di masyarakat.
Bahkan menurut informasi, pembelanjaan barang dilakukan, padahal data penerima belum siap. Yang terjadi penumpukan barang dan rusak. "Kejadian telur busuk misalnya. Ini ada apa?," ucap Yudi heran.