"Mereka naik kapal cepat, dan minta uang terutama kapal-kapal nelayan yang besar. Uang itu untuk keamanan dan izin masuk wilayah melaut," ucapnya.
Mendengar keluhan itu, Ganjar Pranowo menyampaikan, pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku bajak laut tersebut.
"Inilah tugas dari Kementerian Kelautan, dari AL untuk bisa membantu para nelayan kita. Seandainya menemukan seperti itu mesti ada tindakan penegakan hukum. Kalo enggak ya tentu mereka akan merasa bahwa ini sebuah kewajiban, padahal itu gak ada," ucapnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menjelaskan, untuk pengamanan di laut itu tanggung jawab Sat Polisi Air, bukan preman.
"Kalau ada praktik pungli, maka kita sikat," kata Ganjar.
Selain soal penindakan bajak laut, Ganjar siap memberikan solusi untuk kemudahan dan kesejahteraan nelayan. Di antaranya sarana prasarana, surat migrasi dipercepat, kemudahan bahan bakar minyak (BBM) serta modal usaha bagi nelayan.
"Kalau ingin nelayan sejahtera, maka negara harus hadir agar mereka lebih produktif. Selain pelatihan, pendampingan, dan pemberian bantuan alat tangkap atau subsidi solar, satu hal yang bisa dilakukan adalah pemutihan kredit macet para nelayan," katanya.