Sebelumnya, Pemprov Jabar mengalokasikan dana hingga Rp50 miliar untuk iklan, namun kini hanya membutuhkan sekitar Rp3 miliar karena kontennya sudah cukup viral untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Polemik ini memunculkan perdebatan mengenai efektivitas komunikasi pejabat publik melalui media sosial. Sebagian pihak menilai bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan transparansi dan kedekatan dengan masyarakat.
Sedangkan sebagian yang lain menganggap bahwa seorang gubernur seharusnya lebih fokus pada tugas pemerintahan daripada membangun citra pribadi di media sosial.
Pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga menganalisis pro kontra gaya kepemimpinan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi yang sering turun langsung ke masyarakat.
Bagi yang pro menilai Dedi Mulyadi merakyat, mampu memahami masalah dan mengambil keputusan cepat di lapangan, mirip gaya awal Jokowi.