Apabila disetujui, mekanisme dan teknis pengerjaan dilakukan oleh tenaga fasilitator lapangan (TFL) yang ditunjuk perwakilan kementerian di Jawa Tengah.
"Kewenangan pemerintah daerah berhenti pada pengusulan," ujarnya.
TFL melakukan kegiatan verifikasi calon penerima bantuan, menentukan teknis pelaksanaan proyek, hingga pengawasan. TFL juga menentukan spesifikasi bahan bangunan yang dgunakan oleh penerima BSPS.
Berdasarkan pemutakhiran base data terpadu tahun 2015, masih terdapat 17.892 unit RTLH. Seiring berjalannya waktu, pada akhir tahun 2018 di Sukoharjo masih ada 14.150 unit RTLH.
Saat ini DPKP masih melakukan verifikasi dan validasi ulang BDT RTLH tahun 2021 yang dimulai sejak awal tahun ini. Dari 150 desa, 143 sudah menyelesaikan pendataan ulang dan tujuh desa lainnya dalam proses penyelesaian data. Pemkab Sukoharjo masih mengusulkan 2.400 bantuan serupa untuk alokasi tahun 2022.