“Mereka tidak mengarah pada pembatalan pelantikan Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin sebagai Presiden/Wakil Presiden RI periode 2019—2024,” katanya.
Mahasiswa berang karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusik, kemudian diikuti dengan RUU KUHP. Alhasil gerakan mahasiswa ini melebar tidak hanya persoalan KPK.
Sementara respons Presiden dan DPR dinilai tidak cukup sehingga gerakan mahasiswa terus berlanjut.
"Jadi, target mereka sesungguhnya membela KPK karena lembaga antirasuah ini salah satu lembaga yang paling dipercaya masyarakat," kata Teguh.
Di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Marianus Kleden menilai gerakan mahasiswa di berbagai daerah tidak jelas. Aksi penolakan revisi UU KPK hanya menciptakan situasi kacau.
"Mahasiswa menciptakan situasi chaos, dan tidak jelas dalam menyampaikan aspirasi,” kata Kleden yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) ini di Kupang, Sabtu (28/9/2019).
Kleden menilai ada banyak hal yang memang perlu didiskusikan. Namun mahasiswa memilih jalan berdemonstrasi, tanpa mengetahui apa yang didemokan.