"Korupsi tidak cukup di lip service. Buktinya, dikandani juga ngeyel. Kemudian terjadi OTT di mana-mana," ujarnya.
Menurutnya, menjadi penting agar DPRD dengan eksekutif di tingkat kabupaten/kota bisa berelasi dengan baik, khususnya dalam membangun mencegah korupsi. Misal, ketika harus mengesahkan APBD jangan ada kolusi. Apa yang menjadi aspirasi rakyat dimasukkan dalam sistem secara terbuka dengan baik. Ganjar menyampaikan kepada mereka bahwa mitigasi korupsi ada di situ.
"Make it deal, mereka membangun kesepakatan di situ dengan syarat yang tidak penting ya musti dibuang," tambahnya.
Menurutnya, APBD yang harus disahkan adalah yang menitikberatkan pada penanganan kemiskinan, pemberesan potensi stunting, kebijakan politik pangan di tengah situasi perubahan climate change global, perbaikan harga yang meningkat karena kondisi eksternal dan lainnya.
"Jangan sampai ini menjadi proyek yang nanti menjadi bancaan. Saya sampaikan indikasi umpama, ada aspirasi masyarakat yang Rp200 jutaan itu punya korupsi tinggi karena penunjukan langsung. Ini hati-hati," tegasnya.