"Kemarin ada wacana restrukturisasi pinjaman, tapi itu malah memberatkan karena setiap bulan per armada diharuskan membayar Rp4 hingga Rp8 juta," katanya.
Dia menyatakan, pengusaha bus mendukung program pemerintah, termasuk kewajiban protokol kesehatan (prokes) selama perjalanan dan di tempat wisata.
"Tapi PPKM jangan diperpanjang terus. Ini membuat pelaku transportasi tidak bisa bekerja," ucapnya.